Sumbar

Sosialisasikan Perda RZWP-3-K, Nasrul Abit ingin Pelaku Usaha dan Pariwisata Sumbar Meningkat

Perda Perda No. 2 Tahun 2018, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), di aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, disosialisasikan.

“Perda ini untuk mengatur zonasi di laut, danau, pulau kecil, pantai, yang di dalamnya. Sekarang permasalahanya sudah banyak usaha yang terlibat di dalamnya. Ini perlu dibuatkan zoonasinya,” ungkap Nasrul Abit, Wakil Gubernur Sumatera Barat membuka sosialisasi, Rabu 31 Juli 2019

Hadir dalam sosialisasi tersebut puluhan pelaku usaha dari Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan dan Kota Padang. Hadir juga beberapa orang penggiat pariwisata di Sumatera Barat.

Nasrul berharap, para penggiat wisata bahari, ataupun pelaku usaha di bidang kelautan dapat segera menyesuaikan dengan aturan tersebut.

“Perda sudah selesai. Diminta pada seluruh pelaku, terutama pengusaha yang memanfaatkan bibir pantai dan pulau mengacu pada zonasi yang ada,” jelas Wagub yang pernah jadi Bupati di Pesisir Selatan tersebut. Bagi yang belum diurus izin, segera diurus, saran Nasrul Abit.

Sumatera Barat merupakan satu dari 21 provinsi yang telah memiliki Perda RZWP-3-K dan sosialisasikan Perda RZWP 3 K. Menurut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, aturan tersebut merupakan instrumen penting sebagai dasar ijin lokasi dan ijin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Instrumen pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas, akan meminimalisir konflik pemanfaatan sumberdaya.

Nasrul Abit menyebut, salah satu lokasi yang penting penerapan Perda adalah di Kepulauan Mentawai. “Kita telah berkunjung di sana (Mentawai, red). Mencoba berkeliling di pulau-pulau terluar. Di sana ternyata ada lokasi wisata. Kita harus sesuaikan dengan zonasi,” terang Wagub.

Untuk daerah Mentawai, kata Wagub telah dibentuk tim terpadu, untuk melakukan pemeriksaan semua objek wisatanya

Lihat juga :   Pokja Wisata Solusi Pengembangan Wisata Sumatera Barat

Perda tersebut, mengacu kepada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan dan berlaku efektif sejak tahun 201. Jika semula kewenangan provinsi dari 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil..

Nasrul mengatakan, karena kewenangan provinsi, maka kepengurusan tentu juga melalui provinsi, dengan rekomendasi kabupaten. “Harapan para pelaku usaha aktif mengurus izin,” tandasnya. (*)

Sosialisasikan Perda RZWP 3 K. Untuk informasi wisata silakan kontak Dinas pariwisata Sumatera Barat dan kunjungi situs sumbar.travel.

User Rating: 5 ( 1 votes)
Tags

Amin

Saya bersama Tim sedang mengerjakan jejaring sosial pariwisata Sumatera Barat, mohon bantuan dan doanya. Founder of @minangtourism

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/* */
Back to top button
Close
Close